SOLIDARITAS HAM DAN DEMOKRASI RAKYAT SIPIL –PAPUA (SHDRP) dan KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB), BERSAMA RAKYAT MENYUARAKAN KETIDAK ADILAN DI TANAH PAPUA
Jayapura Papa 22 February 2010. Ratusan lebih masa aksi rakyat Papua melakukan demonstrasi dan duduki di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dalam aksi kali ini, masa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi perjuangan yang di akomodir oleh Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), bersama rakyat Papua menyuarakan ketidak adilan di Papua, menyeruhkan kepada Pemerintah Indonesia melalui kaki tanggannya pemerintah propinsi Papua. Dalam orasinya menuntut pemerintah Indonesia segerah bertanggung jawab atas pelanggaran – pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Papua sejak tahun 1961 samapi saat ini.
Kota Numbay sempat macet di berbagai akses jalan dan lumpuh segalah aktifitas, masa aksi rakyat Papua datang dari berbagai sector di kota Port Numbay, aksi dimulai pada pukul 08:00 waktu Papua, masa aksi berkumpul di beberapa sector, setibanya masa di depan Taman Imbi masa langsung dihadang oleh kesatuan POLRI walau begitu tidak menimbulkan hal-hal yang krusial, pihak kepolisian terlihat melakukan proses pembiaran terhadap kondisi aksi. Biarpun tidak ada komando atau pernyataan resmi oleh kapolda Papua, pihak kepolisian Papua mengijinkan masa aksi rakyat Papua Barat untuk menyampaikan berbagi aspirasinya ke DPRP.
Setelah masa aksi tiba di kantor DPRP Papua pada pukul 12 siang waktu Papua, masa aksi langsung melakukan Orasi-Orasi politik. Dalam orasinya masa aksi rakyat Papua Barat berjanji akan terus melakukan aksi protes selama ketidak adilan terjadi di tanah papua.
Berikut Pernyataan Sikap Rakyat Papua;
1. Pemerintah Ri Segera Bertanggung Jawab Atas Kasus Pelanggaran Ham Di Papua .
2. Kami Mendesak Pemerintah Ri Segera Membuka Ruang Ham Dan Demokrasi Bagi Rakyat Sipil Di Papua .
3. Kami Mendesak Dprp Segera Bentuk Komisi Hukum Dan Ham Karena Kasus Pelanggaran Ham Rakyat Papua Menuju Genocida /Penduduk Asli Papua Menuju Minoritas .
4. Kami Mendesak Kepada Seluruh Negara-Negara Dunia Internasional Segera Menyelasaikan Masalah Ham Di Papua Barat Melalui Mekanisme Internasional /Pbb.
5. Kami Mendesak Pemerintah Ri Dan Dunia Internasional Segera Mengelar Kasus Pelanggaran Ham Papua Barat Di Pengadilan Internasional .
6. Pemerintah Ri ,Pbb ,Belanda ,Amerika Serikat Dan Uni Eropa Segera Bertanggung Jawab Atas Masalah Kemanusiaan ( Genocida ) Di Papua Barat Dan Mendesak Mengirim Team Monitoring Kemanusiaan Independen Internasional Ke Papua Barat Dalam Waktu Dekat .
7. Kami Segenap Elemen Organisasi Kemanusian/ Ham Rakyat Papua Mendesak Dunia Internasional Segera Kembalikan Bangsa Papua Ke Pangkuan Pbb Karena Pelanggaran Ham Berat Tidak Sampai Tuntas .
8. Kami Menolak Tegas Penangkapan Aktivis Papua Secara Liar Dan Tidak Bijaksana Oleh Aparat Pemerintah Ri ,Tidak Provesional.
9. Pemerintah Ri Segera Menarik Pasukan Organik Dan Non Organik .
10. Kami Mendesak Paus Di Roma Vatican Dan Badan Gereja –Gereja Sedunia Serta Negara –Negara Muslim Dunia Memohon Dukungan Doa Restu Demi Penyelamatan Umat Manusia Papua Barat Dari Pelanggaran Ham Dan Ancaman Genocida Sistematis Papua Minoritas Penduduk Serta Meminta Intervensi Kemanusiaan Internasional Ke Papua .
11. Pemerintah Prov Papua ,Dprp Dan Kakanwil Hukum Dan Ham Papua Segera Bertanggung Jawab Atas Biaya Kesehatan Fileph Karma Karena Status Tahanan Negara .(Tapol) Papua.
12. Dprp Segera Melakukan Sidang Istimewa Untuk Penutupan Pt Freeport Indonesia .
13. Pemerintah Prov Papua ,Dprp Dan Mrp Segera Melakukan Sidang Istimewa Untuk Otonomi Khusus Karena Gagal Dan Kembalikan Ke Jakarta Dan Uni Eropa .
Demikianlah Tuntutan Pernyataan Sikap ,Atas Perhatian Untuk Menindaklanjuti Kami Mengucapkan Trimakasih .
Jayapura 22 Feberuari 2010 .
Solidaritas Ham Dan Demokrasi Rakyat Sipil –Papua (Shdrp)
Penanggung Jawab
…………ttd…………………
( USAMA YOGOBY )
by yasons sambom
human rights activis of west papua