SENTANI-Meski kebijakan pemerintah sementara ini tidak akan mengijinkan adanya pemekaran daerah baru, baik kabupaten maupun Provinsi, namun tidak menghalangan sejumlah daerah untuk menyuarakan pemekaran tersebut. Salah satunya sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua, yang selama ini merasa belum mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak Provinsi Papua. Pembentukan satu provinsi baru (Provinsi yaitu Pengungan Tengah) masih dianggap sebagai alternatif guna memajukan daerah tersebut.

Asosiasi Bupati Pegungan Tengah yang diketuai oleh Bupati Tolikara, Jhon Tabo menilai bahwa selama ini kebijakan percepatan pembangunan, khususnya bagi wilayah Pegunugan belum terelaisasi secara baik. Dalam arti masih terkesan dianaktirikan.
Perlakuan ini dipandang sama sekali tidak memberikan kontribusi pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Pegunungan, yang mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pegunungan.
Oleh karena, guna menindaklanjuti problema tersebut maka pada Senin (22/2) asosiasi Bupati se-pegunungan Tengah yang terdiri dari Bupati Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Yalimo, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, dan Paniai akan menyelenggarakan sebuah kegiatan organisasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perhatian pemerintah Provinsi Papua terhadap percepatan pembangunan di wilayah Pegunungan.
Hal tersebut seperti dikatakan Sekretaris Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Befa Yigibalom,SE M.Si saat ditemui Bintang Papua di Sentani kemarin.
Menurut Befa bahwa wacana terhadap pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah akan menjadi salah satu agenda pada pertemuan sekaligus pelaksanaan evaluasi asosiasi Bupati Pegunungan itu.
Karena menurutnya, ada keganjalan yang harus dievaluasi terhadap percepatan pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah, dimana pada saat ini pemerintah provinsi dianggap tidak serius menangani kasus permasalahan tersebut, karena terbukti.
Oleh sebab itu, salah satu agenda pertemuan asosiasi Bupati pegunungan itu adalah untuk melihat peran Gubernur dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah.
Befa Yigibalom juga mengatakan bahwa pembentukan Asosiasi ini adalah dilatarbelakangi oleh perasaan senasib oleh pimpinan daerah di wilayah Pegunungan yang selama ini nyata-nyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Dimana hal ini pernah terbukti dengan aksi wolk out yang dilakukan oleh 5 Bupati Pegunungan pada Raker Gubernur beberapa waktu lalu. Namun menurut Befa saat ini pihaknya akan melakukan evaluasi dulu apabila nantinya keberadaan wilayah Pegunungan dengan Papua tidak memberikan kontribusi percepatan pembangunan yang maksimal, maka pihaknya akan segera membahas pemekaran provinsi Pegunungan Tengah.
“Kita akan lihat hasil evaluasi dulu, jika memang keberadaan wilayah Pegunungan Tengah ini tidak ada kontribusi percepatan pembangunan, maka kita akan segera memproses pemekaran wilayah Provinsi Pegunungan Tengah,” ujarnya. (jim)